persetujuan ant ara pemerintah republik indonesia dan pemerint ah

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
=================================
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak":
Berhasrat untuk mempererat dan memperkuat hubungan persahabatan
dan kerjasama yang ada antara kedua negara;
Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama
yang saling menguntungkan di bidang-bidang ekonomi dan teknik atas dasar prinsip
persamaan dan saling menguntungkan;
TELAH SEPAKAT sebagai berikut :
Pasal I
1.
Para Pihak harus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua
negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundangundangan masing-masing negara.
2
2.
Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan
mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak, yang akan
diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.
Pasal II
1.
Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati oleh perusahaan dan organisasi
yang berwenang di masing-masing negara.
2.
Ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara
maupun persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati harus didasarkan pada
pengaturan dan kontrak tersendiri yang disepakati antara perusahaan dan organisasiorganisasi yang berwenang di kedua negara.
Pasal Ill
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak
harus bertemu bila diperlukan untuk membahas perkembangan dari Pelaksanaan
Persetujuan ini dan soal lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjasama ekonomi
dan teknik antara kedua negara.
3
Pasal IV
Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
1.
meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak melalui pertukaran data ilmu
pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan pelatih dalam mendukung
peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga terkait dari kedua negara.
Setiap hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan
2.
persetujuan ini akan dimiliki bersama dan
a.
masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan hak-hak atas kekayaan
intelektual dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan
hak kekayaan intelektual tersebut.
b.
seandainya hak kekayaan intelektual dipergunakan oleh Pihak dan /atau
lembaga atas nama Pemerintah untuk
kepentingan komersial, maka
Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.
3.
Para Pihak akan saling menjamin, bahwa dalam hal hak kekayaan
intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam
rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan
I
l__
4
hasil dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak ketiga yang sah.
4.
Para Pihak akan melepaskan setiap tuntutan dari pihak ketiga atas
pemilikan dan keabsahan penggunaan yang berkaitan dengan hak-hak atas kekayaan
intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek
atau kegiatan-kegiatan di dalam Persetujuan ini.
Pasal V
1.
Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Komisi Bersama yang
memantau pelaksanaan Persetujuan ini, untuk membahas masalah-masalah yang
mungkin timbul dari pemanfaatan Persetujuan ini dan untuk membuat seluruh
rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian maksud dari Persetujuan
ini.
2.
Komisi Bersama ini akan bertemu setiap 2 (dua) tahun melalui persetujuan
bersama, apakah di Indonesia atau di Mozambik Komisi Bersama ini akan, apabila
dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan
penasihat untuk menghadiri pertemuan.
Pasal VI
Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Persetujuan
ini harus diatur atas dasar saling pengertian atau melalui pengaturan yang disetujui
oleh kedua Pihak.
- 1
5
Pasal VII
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan
Persetujuan
ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui
konsultasi atau
perundingan.
Pasal VIII
Persetujuan ini dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak
melalui Pertukaran Nota oleh pihak-pihak dan perubahan tersebut mulai berlaku pada
tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal IX
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan dimana
Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan
perundang-undangan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.
Pasal X
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali
jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk
mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
Persetujuan ini.
6
Pasal X I
Berakhirnya
Persetujuan
ini
tidak
mempengaruhi
keabsahan
dan
berlakunya setiap pengaturan atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka
Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan atau kontrak tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetuj uan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1997 dalam rangkap asli
dalam bahasa Indonesia, lnggris dan Portugis semua naskah mempunyai kekuatan
hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam
bahasa lnggris yang berlaku.
r
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK MOZAMBIK
Signed
Signed
ALI AL TAS
Menteri Lu r Negeri
LEONA~ SANTOS SIMAO
MellteJ.i Luar Negeri
dan Kerjasama
l
ACORDO BASICO
DE
COOPERA(:AO ECONOMICA E TECNICA
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA DE MO(:AMBIQUE
0 Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica de
Mo9ambique, daqui em diante designados como "AS PARTES".
DESEJANDO fortalecer as rela95es de amizade e coopera9ao existentes
entre os dois paises;
TENCIONANDO desenvolver e promover uma coopera9ao mutuamente
vantajosa nas areas econ6mica e tecnica baseada nos principios de
igualdade e beneficio mutuo;
ACORDAM NO QUE SE SEGUE:
ARTIGO 1
1) As Partes devem tomar todas as medidas necessarias para encorajar o
desenvolvimento de coopera9ao econ6mica e tecnica entre as suas
institui95es e empresas no quadro de esfor90 bilateral, trilateral e
multilateral de conformidade com as legisla95es internas dos dois paises
e das normas internacionais.
2
,.-
1
I
2) A coopera9ao econ6mica e tecnica referida neste Acordo ini cobrir
areas sujeitas a um interesse comum de ambas as Partes, que serao ainda
especificadas atraves de um consentimento mutuo.
ARTIG02
Paragrafo 1°- A coopera9ao econom1ca e tecnica deve ser realizada
tendo em conta as capacidades e necessidades reais nos termos e
condi95es a acordar entre as Partes e institui9oes, competentes e
empresas das Partes.
Paragrafo 2°- Os detalhes relacionados com formas e metodos assim
como as condi9oes de coopera9ao nas areas a acordar devem ser
especificados em instrumentos separados ou em contratos a celebrar
entre institui9oes competentes e empresas de ambas as Partes.
ARTIG03
Para promover a implementa9ao do Acordo as Partes devem real izar
encontros regulares para discutirem, sempre que fOr necessario, o
progresso deste Acordo e quaisquer outras questoes referentes ao
desenvolvimento da coopera9ao econ6mica e tecnica entre as Partes.
ARTIG04
r
1) As Partes devem tomar medidas necessarias para encorajar a
coopera9ao tecnica mediante troca de informa9oes tecnol6gica entre
peritos, para alem de coopera9ao institucional entre agencias
especializadas de ambas as Partes.
2) As Partes acordam que qualquer propriedade intelectual que surja
como resultado da implementa9ao deste Acordo sera considerada de
perten9a comum e,
Alinea a) Cada Parte e permitida usar tal propriedade intelectual
manuten9ao,
adapta9ao e melhoramento de tal
para fins de
propriedade de acordo com os
parametros e regras definidas nos
tratados
internacionais.
3
b) Em caso de tal propriedade intelectual ser usada pela Parte
receptora ou suas institui95es para fins comerciais a outra Parte
titular teni o direito a "royalities" no quadro da Conven9ao
Internacional sobre Propriedade lntelectual.
Paragrafo 3° - A Parte titular da propriedade intelectual ao ceder a outra
para usa-la para fins comerciais deve sujeitar-se as normas definidas
pelas Conven95es internacionais, em caso de reclama95es apresentadas
por terceiros sobre titularidade e legalidade do uso dos direitos de
propriedade intelectual trazida para o territ6rio da Parte ultilizadora na
implementa9ao de quaisquer projectos em actividades.
ARTIGOS
1) As Partes acordam em estabelecer uma Comissao Conjunta para o
acompanhamento da implementa9ao deste Acordo, discutir quest5es que
possam surgir na aplica9ao deste Acordo e emitir todas as
recomenda95es necessarias para a obten9ao dos objectivos deste Acordo.
2) A Comissao Conjunta devera reunir-se de 2 em 2 anos,
alternadamente na Indonesia e em Mo9ambique. Esta Comissao Conjunta
devera, sempre que j ulgado necessario, criar grupos de trabalho e
designar peritos e assessores para tomarem parte nestas reunioes.
ARTIG06
Quaisquer obriga95es financeiras que resultem da implementa9ao deste
Acordo serao realizadas atraves de mecanismos acordados pelas Partes
ou atraves <las Partes.
ARTIG07
1) Qualquer disputa entre as Partes que resulte da interpreta9ao e
aplica9ao do presente Acordo devera ser resolvida de forma amigavel
atraves de consultas e negocia95es.
4
2) Quando nao chegarem ao consenso recorrerao a tres arbritos a serem
designados pelas Partes cuj a decisao seni obrigat6ria para as Partes.
ARTIG08
Este Acordo pode ser prorrogado ou emendado por consentimento mutuo
atraves de troca de Notas por canais diplomaticos, tais emendas entrarao
em vigor na data que fOr indicada pelas Partes.
ARTIG09
Este Acordo entra em vigor na data da recep9ao da ultima notifica9ao
atraves da qual cada uma das Partes informa a outra por canais
diplomaticos, de que foram cumpridas as respectivas formalidades
constitucionais.
ARTIGO 10
Este Acordo e concluido por um periodo de 5 (cinco) anos e sera
prorrogado automaticamente por um periodo de 2 (dois) anos a menos
que uma das Partes tenha notificado a outra, por escrito, a sua inten9ao
de denuncia- lo 6 (seis) meses antes do seu termo.
ARTIGO 11
0 termo deste Acordo nao deve afectar a implementa9ao de qualquer
protocolo ou contrato em execu9ao celebrados ao abrigo do presente
Acordo ate aconclusao dos referidos protocolo OU contrato.
5
EM TESTEMUNHO DO QUE, os representantes das Partes devidamente
autorizados para este efeito, assinaram o presente Acordo.
FEITO EM JAKARTA no dia 12 do Mes de Novembro do Ano de 1997
em duplicado, em linguas indonesa, portuguesa e inglesa, sendo todos os
textos igualmente autenticos. Em caso de divergencia de interpreta9~fo
deste Acordo o texto em ingles ira prevalecer.
r
PELO GOVERNO DA
REPUBLICA DA INDONESIA
Signed
Ali Alats
Ministro dos Neg6c~s Estrangeiros
da Repl'.1blica da Indonesia
PELO GOVERNO DA
REPUBLICA DE MO~AMBIQUE
Signed
tos Simao
Ministro
eg6cios Estrangeiros e
Coopera9ao da Republica de Mo9ambique
,,
AGREEMENT
ON
THE ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
= = = = = ·= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
The
Government
of the
Republic
of
Indonesia
and
the
Government of the Republic of Mozambique, hereinafter referred to as "the
Parties" ;
Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation
between the two countries;
Intending to develop and promote a mutual advantageous
cooperation in the economic and technical fields based on the principles of
equality and mutual benefit;
HAVE AGREED AS FOLLOWS :
Article I
I
1.
The Parties shall endeavour to take all necessary measures to
I
encourage and to develop economic and technical cooperation between the
two countries within the framework of this Agreement and in conformity
with their respective laws and regulations.
'
I
-2-
2.
The economic and technical cooperation referred to in this
Agreement will cover areas being a subject of common interest of both
Parties , which will be further specified by mutual consent .
Article II
1.
The economic and technical cooperation shall be effected in
accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms
and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and
institutions in each country.
2.
The detailed provisions relating to the forms and methods as well
as to the conditions of such cooperation tn the agreed areas shall be laid
down in separate arrangements or contracts concluded between the
competent enterprises and institutions of both Parties.
Article Ill
In order to promote the implementation of this Agreement, the
Parties shall meet as frequently and when required to discuss the progress
of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of
economic and technical cooperation between the two countries .
-3-
Article IV
1.
I
The Parties shall take all necessary measures to encourage technical
cooperation
between them
through the exchange
of
scientific
and
technological data and of experts, technicians and trainers in addition to the
encouragement of all aspects of technical cooperation between the
specialized agencies of both Parties .
2.
The Parties agreed that any intellectual property arising under the
implementation of this Agreement will be jointly owned and
a.
each Party shall be allowed to use such intellectual property for
the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant
property;
b.
in the event that the intellectual property is used by the Party
and /or institutions on behalf of the Party for commercial
purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable
portion of royalty.
3.
The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property
Rights brought by the Party into the territory of the other party for the
L_
-4-
implementation of any project arrangement or activities, is not resulted from
any infringement of the third party' s legitimate rights
4.
The Parties shall waive each other from any claim made by any third
party on the ownership and legality of the use of Intellectual Property Rights
which is brought in by the Party for the implementation of any project
arrangement or activities .
Article V
1.
The Parties agree to establish a Joint Commission to examine the
implementation of this Agreement, to discuss the issues that might arise
from the application of this Agreement and to make all the necessary
recommendation for the achievement of its goals.
r
2.
This Joint Commission shall meet every two years alternately in
Indonesia and in Mozambique. This Joint Commission shall , whenever
necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to
attend the meetings .
I
-5-
Article VI
Any financial obligation resulting from the implementation of this
Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement
to be reached between both Parties .
Article VII
Any disputes between the Parties concerning the implementation
of this Agreement shall be settled amicably through consultations or
negotiations .
Article VIII
r
This agreement may be amended by mutual consent between the
Parties through an exchange of letters between the Parties and such
amendment shall come into force on the date as may specified by the
Parties .
-6-
Article IX
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt
of
the
last
notification
by
which
the
Parties
inform
each
other,
throughdiplomatic channels, that their respective constitutional requirements
for giving effect to this Agreement have been fulfilled .
Article X
This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years
and shall automatically be extended for subsequent periods of 2 (two) years
through notification in writing about its intention to terminate the present
Agreement at least 6 (six} months prior to its expiration .
Article XI
r
The termination of this Agreement shall not affect the validity or
the duration of any agreement or contract made under the present
Agreement until the completion of such arrangement or contract.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized
by their respective Governments, have signed the present Agreement.
-7-
DONE at Jakarta
on
this 12th day of November 1 997 in
duplicate, in the Indonesian, English and Portuguese languages, all texts
being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this
Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
Signed
Signed
ALI A~ATAS
Minister for oreign Affairs
OS SIMA
Minis r for Foreign Affairs
and Cooperation