memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERMINYAKAN DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR·LESTE
MENGENAI
KERJA SAMA BIDANG ENERGI, PERMINYAKAN DAN
SUM BER DA YA MINERAL
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM)
dan Kementerian Perminyakan Dan Sumber Daya Mineral Republik Demokratik
Timor-Leste (MPMR) selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan antara kedua negara
BERHASRAT memperkokoh hubungan persahabatan antara kedua negara di
bidang energi, perminyakan dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip
kesetaraan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI pentingnya energi, perminyakan dan sumber daya mineral untuk
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan kedua negara;
SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di
masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
PASAL1
TU JUAN
Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini
bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Para Pihak di pengembangan
bidang energi , perminyakan, dan sumber daya mineral.
PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA
Bidang Kerjasama dalam MSP ini meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal
sebagai berikut:
1. Kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi ;
2.
Kebijakan perminyakan dan sumber daya mineral;
3.
Pengembangan sumber daya geologi dan sumber daya mineral;
4.
Pengembangan energi terbarukan
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak
PASAL 3
BENTUK-BENTUK KERJA SAMA
Kerjasama dalam rangka MSP dapat dilaksanakan dalam bentuk berikut ini,
tetapi tidak terbatas pada:
1. Pengembangan kapasitas melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan ;
2. Kerja sama penelitian dan pengembangan ;
3. Studi bersama;
4. Eksplorasi bersama ;
5. Pertukaran praktik-praktik terbaik di bidang kebijakan perminyakan, sumber '
daya mineral dan energi.
6. Bentuk-bentuk lain yang disepakati Para Pihak.
PASAL 4
IMPLEMENTASI
Para Pihak wajib menentukan bidang-bidang tertentu kerja sama dan kegiatankegiatannya yang terkait dengan kesepakatan bersama. Ketentuan rinci yang
berkaitan dengan bentuk, metode, kewajiban keuangan dan kondisi atas bidang
kerjasama yang disepakati diatur dalam pengaturan pelaksanaan tersendiri dan , I
khusus yang dibuat Para Pihak.
PASAL 5
LEMBAGAPELAKSANA
Lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
pengembangan kerjasama di bidang-bidang potensial yang diidentifikasikan
dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
2. Untuk Pemerintah Republik Demokratik Timar Leste: Kementerian
Perminyakan dan Sumber Daya Mineral.
PASAL 6
KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Untuk tujuan diskusi dan pelaksanaan MSP ini, para Pihak dapat
membentuk Kelompok Kerja Bersama. Kelompok Kerja Bersama tersebut
akan memerinci dan memperbaharui daftar proyek yang yang dilaksanakan
berdasarkan MSP ini.
2. Kelompok Kerja Bersama, yang terdiri dari wakil-wakil Para Pihak, dapat
bertemu secara berkala pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para
Pihak secara bergantian di Indonesia dan Timar Leste. Tiap Pihak akan
menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasinya dalam pertemuanpertemuan Kelompok Kerja Bersama tersebut.
PASAL 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap menjadi milik
Pihak tersebut;
2.
Setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan dalam rangka
Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama dan harus
tunduk pada perjanjian terpisah yang dibuat Para Pihak.
PASAL 8
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap warga
negara salah satu
Pihak yang terlibat dalam kegiatan
berdasarkan MSP ini yang dilaksanakan di wilayah Pihak lainnya
wajib
menghormati dan tidak mengintervensi kebebasan politik, kedaulatan dan
integritas wilayah negara Pihak lainnya, dan menghindari kegiatan yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan MSP ini.
PASAL 9
KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak harus memperlakukan informasi rahasia Pihak Lain dengan
menjaga kerahasiaan ;
2.
Setiap Pihak tidak boleh memberikan informasi rahasia Pihak Lain kepada
Pihak Ketiga tanpa pernyataan tertulis dari Pihak Lain;
3.
Pengaturan pelaksanaan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 MSP
ini akan menentukan kewajiban para Pihak untuk menjaga kerahasiaan
informasi
rahasia
dari
Pihak
lain,
sebagaimana
ditentukan
dalam
pengaturan pelaksanaan dan ketentuan yang ditentukan oleh Para Pihak.
4.
Para Pihak sepakat bahwa keberlakuan pasal ini akan terus mengikat
antara Para Pihak meskipun MSP ini telah berakhir.
5.
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan bertentangan dengan
hukum dan peraturan Para Pihak yang berl
u..
PASAL10
PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan yang timbul atas Memorandum Saling Pengertian ini dapat
diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara
Para Pihak atas dasar saling pengertian , kesetaraan , kerjasama dan itikad baik.
PASAL11
PERUBAHAN
Ketentuan-ketentuan di dalam MSP ini dapat diubah setiap saat berdasarkan
kesepakatan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU , DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. MSP ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis
bersama para Pihak.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh tiap dengan memberikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri MSP ini
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran
Memorandum Saling Pengertian ini yang diinginkan.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
penyelesaian program atau proyek yang disepakati Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DITAN DAT ANGANI di Dili pada tanggal 26 Januari 2016 dalam tiga rangkap
asli dalam bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris, semua naskah dimaksud
memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran
atas MSP ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK KEMENTERIANENERGI
UNTUK KEMENTERIAN
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERMINYAKAN DAN SUMBER
REPUBLIK INDONESIA
DAYA MINERAL
PEMERINTAH DEMOKRATIK
REPUBLIK TIMOR LESTE
. MENTERI LUAR NEGERI DAN
KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 MINISTERIO DA ENERGIA E RECURSOS MINERAIS DA REPUBLICA DA
INDONESIA
E
0 MINISTERIO DO PETROLEO E RECURSOS MINERAIS DA REPUBLICA
DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
NO DOMiNIO DA
COOPERACAO NA AREA DOS RECURSOS ENERGETICOS
PETROLiFEROS E MINERAIS
O Ministerio da Energia e Recurses Minerais da Republica da Indonesia
(MERM) e o Ministerio do Petr61eo e Recurses Minerais da Republica
Democratica de Timor-Leste, seguidamente designados por "as Partes";
CONSIDERANDO as relac;oes de amizade entre os dois paises;
DESESEJANDO refor9ar as rela9oes de amizade entre os dois paises nas
areas energetica, do petr61eo e dos recurses minerais, baseado nos principios
de igualdade e beneficio mutuo;
RECONHECENDO a importancia da energia, do petr61eo e dos recurses
minerais para o crescimento econ6mico sustentavel e desenvolvimento de
ambos paises ;
EM CONFORMIDADE com a legislac;ao e regulamentos em vigor nos seus
respetivos paises;
CHEGARAM, relativamente
a coopera9ao, aos segu intes entendimentos:
CLAUSULA 1
OBJETIVO
O presente Memorando de Entendimento, doravante designado por MdE tern
como objetivo refor9ar a coopera9ao entre as Partes e promover o
desenvolvimento nas areas da energia, do petr61eo e dos recursos minerais.
CLAUSULA 2
AMBITO DE COOPERACAO
A cooperac;;ao prevista no presente Memorando de Entendimento inclui
actividades a seguir mencionadas, sem se limitar a elas:
1.
Atividades de upstream e de downstream do petr61eo e gas;
2.
Politicas petrolfferas e de recursos minerais;
3.
Desenvolvimento geol6gico e de recurses minerais;
4.
Desenvolvimento de Energias Renovaveis; e,
5.
Outras atividades mutuamente acordadas pelas Partes.
ClAUSULA 3
MODALIDADES DE COOPERACAO
A cooperac;;ao no ambito do presente Memorando de Entendimento pode ser
conduzido nas formas a seguir mencionadas, sem se limitar a:
1. Reforc;;o das capacidades atraves de formac;;oes e estagios;
2.
Cooperac;;ao na area de desenvolvimento de pesquisa conjunta;
3.
Estudos conjuntos;
4.
Explorac;;ao conjunta ;
5.
lntercambio de melhores praticas no dominio de politica petrolifera e de
recursos minerais; e,
6.
Outras atividades acordadas mutualmente pelas Partes.
CLAUSULA 4
IMPLEMENTACAO
As Partes definirao a area especifica de coopera<;ao e as suas respetivas :
atividades por consentimento mutuo. A disposi9ao detalhada relativa as ;
formas , metodos, obrigai;oes financeiras e as condi9oes da area acordada de ;
coopera9ao devem ser estabelecidos em um acordo especffico separado a ; ~
celebrar entre as Partes.
CLAUSULA 5
AGENCIAS EXECUTORAS
Os 6rgaos oficiais responsaveis pela implementa<;ao e o desenvolvimento das : ,
potenciais areas de coopera9ao identificadas no ambito do presente l
Memorando de Entendimento, sao:
1. Para o Governo da Republica da Indonesia: 0 Ministerio da Energia e
Recursos Minerais,
2.
Para o Governo da Republica Democratica de Timor-Leste: 0 Ministerio
do Petr61eo e Recursos Minerais.
CLAUSULA 6
GRUPO DE TRABALHO CONJUNTO
1.
Para a discussao e implementa9ao do presente Memorando de
Entendimento, as Partes poderao criar um Grupo de Trabalho Conjunto. 0
Grupo de Trabalho Conjunto devera elaborar e atualizar a lista de projetos
implementados no ambito do presente Memorando de Entendimento.
2.
0 Grupo de Trabalho Conjunto, constituido pelos representantes das
Partes,
podera
reunir-se
periodicamente
em
datas
mutuamente
determinadas pelas Partes, alternativamente , em Indonesia e Timor-Leste.
Cada uma das partes sera responsavel pelas despesas decorrentes da
sua participacao nas reunioes do Grupo de Trabalho Conjunto.
!.
CLAUSULA 7
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1.
Qualquer
propriedade
intelectual
trazido
par
uma
Parte
para
a
implementa9ao do presente Memoranda de Entendimento permanecera
propriedade dessa Parte.
2.
Serao propriedade conjunta, os direitos de propriedade intelectual
resultantes de atividades no ambito do presente Memorando de
Entendimento e estarao sujeitos a um acordo especifico separado,
celebrado entre as Partes.
CLAUSULA 8
LIMITACAO DE PESSOAL
Quaisquer nacionais de partes envolvidas em actividades no ambito do
presente Memoranda de Entendimento no territ6rio da outra Parte devem
respeitar e nao interferir na independencia politica, soberania e integridade
territorial desta Parte e, evitar quaisquer atividades incompativeis com a
finalidade e objetivos deste Memoranda de Entendimento.
ClAUSULA 9
CONFIDENCIALIDADE
1.
Cada Parte deve tratar as informa9oes confidenciais da outra Parte como
confidenciais;
2.
Cada uma das partes nao deve divulgar informa9oes confidenciais da
outra parte a terceiros sem autoriza9ao por escrito da parte contraria;
3.
Os acordos especificos referidos na clausula 4° do presente Memoranda
de Entendimento estabelecerao as obriga9oes das partes de manterem
em sigilo as informa9oes confidenciais da outra parte, tal coma definido
nos acordos especificos e em termos estabelecidos pelas partes;
4.
As Partes concordam que o disposto na presente clausula continuara a ser
vinculativo
nao obstante
o termino do
presente
Memoranda de
Entendimento;
5. 0 disposto no presente artigo nao prejudica as leis e regulamentos em
vigor das Partes.
CLAUSULA 10
RESOLUCAO DE CONFLITOS
As eventuais diferenc;:as resultantes da interpretac;:ao de aplicac;:ao do presente
Memorando de Entendimento serao resolvidas amigavelmente por meio de
consulta e negociac;:ao entre as Partes, com base no entendimento mutuo,
igualdade, cooperac;:ao e boa vontade.
ClAUSULA 11
ALTERACOES
As disposic;:oes do presente Memoranda de Entendimento podem ser
alteradas, em qualquer altura, com o consentimento escrito de ambas as
Partes. Essas alterac;:oes fazem parte integrante do presente Memorando de
Entendimento.
CLAUSULA 12
ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E DENUNCIA
1. 0 presente Memorando de Entendimento entra em vigor na data da sua
1
assinatura.
2.
0 presente Memorando de Entendimento permanece em vigor durante ,
cinco (5) anos, podendo ser prorrogado por mesmo periodo, com
consentimento escrito de ambas as Partes.
3.
0 presente Memoranda de Entendimento pode ser denunciado por
qualquer das Partes, mediante notificacao por escrito
a outra
Parte da sua
intencao de denunciar o presente Memoranda de Entendimento, pelo
menos 60 (sessenta) dias antes da data prevista de termino.
4. A denuncia do presente Memoranda de Entendimento nao prejudica a
conclusao de quaisquer programas em curso ou projectos acordados i
pelas Partes.
EM FE DO QUE, Os abaixo assinados assinam o presente Memoranda de
Entendimento.
FEITO em
om,
em 26 de Janeiro de 2016, em tres exemplares originais, nos
idiomas indonesio, portugues e ingles, sendo todos os textos igualmente
autenticos. Em caso de divergencia de interpretacao do presente Memoranda
de Entendimento, o texto em Ingles prevalecera.
EM NOME DO MINISTERIO DE
EM NOME DE
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
MINISTERIO DO PETROLEO E
DA REPUBLICA INDONESIA
RECURSOS MINERAIS DA
REPUBLICA DEMOCRA TICA DE
Tl MOR-LESTE
HERNANI COELHO DA SILVA
MINISTRO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS E COOPERACAO
•~OH• h<-
oq•••·~··
'"'
•-'"'"""''!
i
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
ENERGY, PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES COOPERATION
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
(MEMR) and the Ministry of Petroleum and Mineral Resources (MPMR) of the
Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING the friendly relations between two countries ;
DESIRING to strengthen the friendly relations between the two countries in the
field of energy, petroleum and mineral resources , based on the principles of
equality and mutual benefit;
ACKNOWLEDGING the importance of energy, petroleum and mineral
resources to the sustainable economic growth and development of both
countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
"MoU") is to enhance cooperation between the Parties in the .fields of energy,
petroleum and mineral resources development.
ARTICLE 2
SCOPES OF COOPERATION
The cooperation under this MoU may include, but is not limited to:
1. Oil and gas upstream and downstream activities,
2. Petroleum and mineral resources policy;
3. Geology and mineral resources development;
4. Renewable energy development; and
5. Other activities as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3
FORMS OF COOPERATION
The cooperation under this MoU may be conducted in the forms that include,
but is not limited to:
1.
Capacity building through education and training cooperation ;
2.
Joint research and development cooperation ;
3. Joint studies ;
4.
Joint exploration;
5.
Exchange of best practices on petroleum and mineral Resources policy
and;
6.
Other activities as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 4
IMPLEMENTATION
The Parties shall determine specific areas of cooperation and its related
activities by mutual consent. The detailed provision relating to forms, methods,
financial obligations and the condition of the agreed area of cooperation shall
be set forth in separate and specific agreements to be concluded between the
Parties.
ARTICLE 5
EXECUTING AGENCIES
The official agencies responsible for the implementation and to develop the
potential areas of cooperation identified under this MoU are:
1.
For the Government of the Republic Indonesia : the Ministry of Energy and
Mineral Resources;
2.
For the the Democratic Republic of Timor Leste : the Ministry of Petroleum
and Mineral Resources.
ARTICLE 6
JOINT WORKING GROUP
1.
For the purpose of discussion and implementation of this MoU, the Parties
may set up a Joint Working Group. The Joint Working Group will elaborate
and update the project list implemented under this MoU.
2.
The Joint Working Group, consisting of the representatives of the Parties,
may meet periodically on mutually determined dates by the Parties
alternately in Indonesia and Timor-Leste. Each Party will cover its
expenses relating to the participation in the meetings of Joint Working
Group.
..
ARTICLE 7
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this
MoU shall remain the property of that Party.
2.
Any intellectual property rights resulted from activities under this MoU shall
be jointly owned and subject to separate and specific agreements
concluded between the Parties.
ARTICLE 8
LIMITATION OF PERSONNEL
Any nationals of a Party engaged in activities under this MoU in the territory of
the other Party shall respect and not interfere with the political independence,
sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities
inconsistent with the purpose and objectives of this MoU.
ARTICLE 9
CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall treat the other Party's confidential information as
confidential;
2. Each Party shall not disclose the other Party's confidential information to
third parties without the other Party's written consent;
3. The specific agreements as referred to in article 4 of this MoU will establish
the obligations of the Parties to keep in confidence the confidential
information of the other Party, as defined in the specific agreements and in
terms set forth by the Parties.
4. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be
binding between the Parties notwithstanding the termination of this MOU.
5. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences resulting from interpretation of application of this MoU will be
settled amicably through consultation and negotiation between the Parties,
based on mutual understanding, equality, cooperation and goodwill.
ARTICLE 11
AMENDMENT
The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written
consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this
Mou.
ARTICLE 12
ENTRY INTO EFFECT, DURATION, AND TERMINATION
1.
This MoU will come into effect on the date of signature.
2.
This MoU will remain effective for five (5) years, and may be extended for
another five (5) years by mutual written consent of the Parties.
3.
This MoU may be terminated by either Party by giving written notification to
the other Party of its intention to terminate this MoU at least 60 (sixty) days
prior to the intended date of termination.
4.
The termination of this MoU shall not prejudice the completion of any ongoing programs or projects agreed by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.
DONE in Dili on 26 January 2016 in three original copies, each in Indon esian ,
Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of
divergen ce of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF ENERGY
FOR THE MINISTRY OF
AND MINERAL RESOURCES
PETROLEUM AND MINERAL
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
RESOURCES OF THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF
TIMOR LESTE
AFFAIRS AND COOPERATION