memorandum saling pengertian

REPUBLJK ll'IDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERTANIAN
Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pertanian
dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang diwakili oleh
Kementerian
Pertanian dan Perikanan, (selanjutnya secara
individu
disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"),
MENGINGAT semangat kerja sama bilateral yang sedang berlangsung di
bidang pertanian,
MENGINGINKAN untuk memperbaharui komitmen yang dibuat di bawah
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik
Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik
Timor-Leste tentang Kerja Sama Bidang Pertanian, ditandatangani di Jakarta,
pada tanggal 29 Oktober 2008 dan arti pentingnya untuk meningkatkan kerja
sama di bidang pertanian,
MENEGASKAN bahwa kerjasama tersebut akan melayani kepentingan umum
dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pembangunan pertanian dan
ekonomi kedua negara,
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku serta prosedur dan
kebijakan dari masing-masing negara,
1
TELAH menyepakati hal-hal sebagai berikut:
PASALI
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") ini
adalah untuk memperluas kerangka kerja sama yang ada dengan mendorong
pengembangan di bidang pertanian antara kedua PihaK termasuk melalui kerja
sama teknik dan ilmiah, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di
masing-masing negara.
PASAL II
BIDANG KERJA SAMA
Bidang kerja sama yang disepakati antara Kedua Pihak sesuai dengan tujuan
MSP ini terdiri dari:
a) Peternakan;
b) Perkarantinaan;
c) Tanaman pangan;
d) Tanaman lndustri;
e) Kesehatan hewan;
f) Spesies yang terancam punah;
g) Standar kualitas dan keamanan produk pertanian dan hewan;
h) Hortikultura; atau
i) Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL Ill
BENTUK KERJA SAMA
Bentuk-bentuk kerja sama untuk pelaksanaan MSP ini adalah:
a) Kunjungan dan pertukaran ilmuwan, teknisi dan ahli lainnya;
b) Pertemuan tingkat tenaga ahli;
c) Pertukaran pengalaman,informasi ilmiah dan dokumentasi, melalui rapat
teknis, seminar, lokakarya dan konferensi;
d) Penelitian dan pelatihan bersama pada subjek yang menjadi kepentingan
bersama;
2
e) Pengembangan dan pertukaran pengetahuan teknis;
f) Penelitian dan pengembangan teknologi;
g) Pengembangan kapasitas melalui program pelatihan;
h) Penciptaan basis data spesies yang terancam punah;
i) Studi bersama dan aktivitas untuk mencegah impor ilegal bahan hewan
dan tanaman atau produk-produk pertanian melalui perbatasan darat.
Aktivitas dimaksud haruslah tidak menjadi kegiatan penegakan hukum.
j) Promosi bersama dalam pemasaran komoditas pertanian antara sektor
swasta kedua negara; atau
k) Bentuk lain dari kerja sama yang akan disepakati bersama secara tertulis
oleh Para Pihak.
PASAL IV
IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN
1.
Para Pihak akan melaksanakan ketentuan MSP ini sesuai dengan undangundang, peraturan dan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan
ketersediaan dana yang disediakan untuk tujuan ini.
2.
Kerja sama disepakati dalam MSP ini akan dicapai dan ditetapkan dengan
program khusus berdasarkan per kegiatan dan berdasarkan persetujuan
pengaturan pelaksanaan khusus yang mendefinisikan ruang lingkup,
tujuan, anggaran, kerangka waktu dan mekanisme pelaksanaan setiap
program kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak yang berwenang
dan disetujui oleh anggota pemerintah yang relevan;
3.
Pihak berwenang yang ditunjuk dapat, dengan kesepakatan bersama,
memperluas keikutsertan pada program tertentu kepada badan publik
lainnya yang bekerja di bidang terkait, seperti di bidang lingkungan,
kehutanan, perubahan iklim atau kesehatan, apabila tindakan tersebut
mendatangkan manfaat untuk efisiensi pelaksanaan program;
4. Pihak berwenang yang ditunjuk akan menyiapkan laporan terkait dengan
pelaksanaan program-program khusus di bawah MSP ini kepada anggota
pemerintah yang terkait.
3
PASAL V
PIHAK BERWENANG YANG DITUNJUK DAN KELOMPOK KERJA
BERSAMA BIDANG PERTANIAN
1. Pihak berwenang yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan MSP ini adalah: untuk Republik
Indonesia, Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian; untuk
Republik
Demokratik
Timor-Leste,
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Pertanian dan Perikanan.
2.
Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama Bidang
Pertanian (selanjutnya disebut "JAWG") untuk pelaksanaan MSP ini, yang
terdiri dari pejabat tinggi dari istitusi terkait yang disebutkan pada ayat
sebelumnya.
3. JAWG akan bertemu secara berkala dan bergantian di Indonesia atau di
Timor-Leste setidaknya sekali setiap dua tahun.
4.
JAWG bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan umum yang
disebutkan dalam ayat 1 dan bertanggung jawab untuk:
a. Pengembangan dari pelaksanaan kegiatan tertentu;
b. Pembahasan lebih lanjut mengenai kegiatan kolaboratif yang akan
dilakukan dan perkiraan anggaran;
c. Berbagi informasi tentang kemajuan kerja sama serta mengevaluasi
secara berkala pelaksanaan MSP ini;
d. Mempersiapkan laporan ke Komisi Bersama Tingkat Menteri tentang
Kerja Sama Bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik
Timor-Leste.
PASAL VI
PENGATURAN KEUANGAN
1. Kerja sama yang ditetapkan dalam MSP ini akan dilakukan dan disesuaikan
pada ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak serta sumber daya
lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Para Pihak akan saling menyetujui setiap pengatura n keuangan yang timbul
dari setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan kasus-per kasus.
4
PASAL VII
KEWAJIBAN
Para Pihak bertanggung jawab agar berupaya sebaik-baiknya untuk:
a) Menjamin bahwa semua personil, langsung atau tidak langsung terlibat
dalam kegiatan yang dilakukan di bawah MSP ini, yang berhubungan
dengan informasi rahasia, tidak membocorkan informasi tersebut kepada
pihak ketiga, kecuali jika disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
b) Menekan dan melakukan tindakan melawan segala bentuk perdagangan
ilegal produk pertanian dan hewan dari pihak lainnya, sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.
c)
Setiap warga negara dari pihak yang melakukan kegiatan di bawah MSP ini
di wilayah Pihak lainnya harus menghormati dan tidak mengganggu
kemerdekaan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah kedua negara, dan
menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari
MSP ini.
PASAL VIII
SUMBER DAYA GENETIK
1. Para Pihak menegaskan bahwa akses ke sumber daya genetik harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Keanekaragaman
Hayati, 1992 dan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman
untuk Pangan dan Pertanian, 2001, khususnya prinsip-prinsip persetujuan
sebelumnya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
2. Masing-masing Pihak berwenang untuk menentukan akses ke sumber daya
genetik sesuai dengan peraturan nasional dan berupaya menciptakan
kondisi untuk memfasilitasi akses yang transparan ke sumber daya genetik.
PASAL IX
PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL
1. Setiap kegiatan berdasarkan MSP ini, yang memerlukan akses ke sumber
daya genetik, harus dilakukan sesuai dengan peraturan nasional negara
penyedia dan dengan menghormati prinsip pembagian keuntungan dan
5
persetujuan sebelumnya.
2. Semua bahan penelitian yang digunakan dalam kolaborasi, jika diperlukan
oleh hukum masing-masing. peraturan dan kebijakan dari Pihak. akan
ditransfer menggunakan Perjanjian Transfer Material (dalam hal ini disebut
"MTA").
3. Syarat dan kondisi dari MTA akan ditangani pada kasus per kasus diantara
Pihak.
PASAL X
PARTISIPASI PIHAK KETIGA
Salah satu Pihak dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dalam proyekproyek dan I atau program bersama yang dilakukan di bawah MSP ini setelah
mendapat persetujuan dari Pihak lainnya. Dalam melaksanakan proyek-proyek
dan I atau program bersama tersebut, para pihak harus memastikan bahwa
pihak ketiga harus memenuhi ketentuan MSP ini.
PASAL XI
PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul sehubungan dengan
interpretasi atau penerapan MSP ini akan diselesaikan dengan cara konsultasi
atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL XII
KEPEMILIKAN HAK INTELEKTUAL DAN INDUSTRI
1. Semua kepemilikan hak intelektual dan industri yang dimiliki oleh satu
Pihak dan digunakan untuk pelaksanaan MSP ini akan tetap menjadi milik
Pihak dimaksud.
2.
Semua kepemilikan hak intelektual dan industri yang muncul di bawah
pelaksanaan MSP ini, berupa penemuan atau inovasi ilmiah, harus dimiliki
dan dibagi secara adil antara Para Pihak sesuai dengan perjanjian khusus
mengenai hal ini.
6
PASAL XIII
AMAN DEM EN
MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama dari Para
Pihak.secara tertulis.
PASAL XIV
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, kecuali
disetujui untuk diperpanjang oleh Pihak secara tertulis paling lambat enam
(6) bulan sebelum berakhirnya.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh kedua Pihak setiap saat, dan dapat diakhiri oleh
salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain
tiga (3) bulan sebelum waktu yang diinginkain untuk penghentian.
4.
Kecuali diperjanjikan lain, penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi
keabsahan
dan
masa berlakunya setiap pengaturan yang sedang
berlangsung, kegiatan dan kontrak yang dibuat di bawah MSP ini sampai
penyelesaian pengaturan, kegiatan dan kontrak dimaksud;
5.
Pemutusan MSP ini tidak akan melepaskan Pihak dari pelaksanaan
kewajiban yang dihasilkan dari ketentuan MSP ini mengenai keamanan
informasi dan penyelesaian perbedaan.
6.
MSP ini akan menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian
Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Kerja Sama Pertanian, yang
ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2008.
7
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah memperoleh
kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal. .7..~
...%uS~\>............tahun ?.-? .t.?...
dalam rangkap 2 (dua) asli, dalam Bahasa Indonesia, Portugis, dan lnggris.
Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik
Untuk Pemerintah Republik
Indonesia
Demokratik Timor-Leste
Amran Sulaiman
Eng. Estanislau Aleixo da Silva
Menteri Pertanian
Menteri Senior, Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian dan Menteri
Pertanian dan Perikanan
8
REPUBLIKlNDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA DEMOCRATICA D E TIMOR-LESTE
SOBRE COOPERA<_;AO AGRICOLA
0 Governo da Reptiblica dn Indonesia, representado pelo ~linisterio <la Agricultura e o
Governo da RcpC1blica Democratica de Timor-Leste, rcprcsenrado pelo Ministerio da
0
Agricultura e Pcscas (doravantc designa<los singularmcntc como Partc" e colcctivamente
"as Partes ''),
CONSIDERANDO o cspirito de cooperac;:ao bil.1reral em curso no dom.i.nio da
agricultura,
DESEJANDO renovar os compronussos assumidos no ambito do Memoranda de
Entcndimento entre o Ministro de Agricultura da Rcpublica da Indonesia e o Ministro da
Agricultura e Pcscas da RcpubJica Dcmocratica de Timor-Leste sobrc Coopcrac;:ao
1\ gcicola, assii1ado em Jakarrn, no dia 29 de Outubro de 2008 e do seu significado para o
refur<;-o da coopcrac;:ao no domiuio da agriculturn,
AFIRMANDO que cssa coopcras;ao :scrvl!a
uiteresscs comuns c contribuira para a
melhoria do dcscnvolvimcnro agricola c ccon6rnico de ambos os pafscs,
EM CONFORMIDADE com a legislas:ao e regulamentos vigentcs bem como
procedimcntos c polf ticas dos rcspcctivos pafses,
CHEGARAM ao scguintc cntcndimcnto:
Artigo I
Objectivo
0 objecti,·o deste Memoranda de Entendimento (doravante referido como "MoU")
e
cxpandir o enquadnunento de coopeta<;ao actual quc incenri,•c o desenvolvimcmo do
sector agricola cnm.: as Panes, incluindo a coopcrac;iio tccnica c c1cotificn, <le ncordo coh1
as leis e regulamentos em ,·igor <los respecri,·os paises.
Artigo II
Areas de coopcra~ao
As areas da coopcrn<_;ao acordada eorrc as Partcs de acordo com o objcccivo do presente
i\1oU pode scr compo ·ra de:
a) Pecuaria;
b) Quarenrena;
c) Culturas alimenta.rcs;
d) Plantas indusa:iais;
c) Sa1ide animal;
Q Especies ameayadas;
g) Normas de qualidadc c scgu.ran<ra de produtos agrkolas c animais;
h) Horticultura; ou
i)Qualguer outrn nr<::a de cooperas:ao que sern acordada mntuamente por escrito eutre as
P~tttes
Arrigo lll
Formas de
coopera~ao
A cooperas:ao tecnica mencionada no artigo anterior pode ser implementada atraves de:
a) Visitas e intercambio de cientistas, tecnicos e oua:os especialistas;
b) Reunioes de petitos de nfrel tecnico-profissional;
c) Troca de opinioes, informac;ao e documenrac;ao cientifica, atra,es de reunioes tecnicas,
seminarios, workshops e conferencias sobre agricultura, quarentena e pecuaria;
d) lmrestigac;ao e forma~o coojunta sobre assuntos de interesse comum;
e) Desenvolvimento e interdmbio de k11ow-hou1 tecnico;
0 Pesquisa e desenvolvin1cnro de tecnologia;
g) Capacitac:;:ao atraves d e program.as de fo.rma~ao;
2
h) Cria~ao de uma base de dados de especies ameac;:adas;
i) Estudo e actividades conjuntas para preYenir a
imporca~ao
ilegal de matcriais ani.mais e
vegetais ou de quaisquer produtos agricolas, especiahnente atraves das frontciras terrestres.
Tais accividades nao devem ascendu a actividades de aplicac;iio de lei;
j) Promos:ao conjunta do marketing de mercadorias agricolas entre os sectores privados de
ambos os paises; ou
k) Outra formas de cooperac;:ao que sen\ mutuamcnte acordadas por escrita entre as Partes.
Artigo IV
Implcmcntas;ao e cxecus;ao
1. As Partes implcmentarao as
<lisposic;:oe~
do presenre MoU em conformidade com
as leis, rcgulamcntos c policicas a quc cstao sujciras c de acordo com a
disponibilidadc de fundos adClJUados para cste fim.
2. _\ cooperac;:ao pre\-:isrn no presence i-.foC seri al~nc;:ada e definida por programas
espedficos em
CXCCU<j:aO
Ulllil
b::ise caso a caso e <le acorc.lo com a adopc;iio de regras de
cspecificas quc dcfincm
0
ambiro,
OS
objcctivos,
0
orc;amcnro, 0 prnzo e
os mcc::inismos <le c:\ccuc;:ao <le cada prognuna de coopcrac;:iio conforme tenha sido
acordado pelas autoridades competences e aprovado pelos relevantes membros do
Governo.
3. As auroridadcs designadas podcm, por mutuo acordo, alargar a participac;ao em
prognnnas cspcclficos a outrns cnti<ladcs pLiblicas quc b:abalhcm cm areas
relacionadas, tais como o ambience, as florestas, as alterac;:oe · cfuru\cicas ou a saude,
quando ral aiyao fornec;:a uma nnragem para a eficiencia da implementac;:i'io do
programa.
4. As autot1dadcs designac.las dcvcriio claborar rclat6rios sobrc a cxccuc;:ao de
programas espccificos no ambito do presente MoU a serem submetidos aos
membros do Governo relevantes.
Artiga V
Autoridades designadas e Grupo de Trabalho Conjunto na area da Agricultura
1. As autoridadcs dcsigna<las para a coordcnac;ao, cxccuc;:ao, monitori7.ac;ao c avaliac,:ao
da implementnc;:ao do presenre Mol" sa<>: para a Republica <la Indonesia, o Centro
de Coopcraiyao Internacional do l\Iinisrcrio da AgricuJrura; pat~ a Rcpt1blica
Dcmocn\tica de Timor-Lcsrc, o Sccreracio-Gcral do i\linisterio da .Agriculrura c
Pc.SC:l\S.
3
2. r\ s Partes <lccidcm cstabclcccr um Grupo c.lc Trabalho Conjunro na area da
1\.griculnua (dor:wanre referido como GTC1\ ) parn a implemenrac;:fo deste MoU,
C01npOStO pOr funcionariOS senior dos SCrYi<,:os teie"ntntes t:t:fecidos 00
l11lffieIO
ante11or.
3. 0 GTC1\ teunir-sc-a pcri6clica e akcrnadamcmc na Indonesia ou cm Timor-Leste
pelo menos wn:i ,-cz a cada dois anos.
4. 0 GTC\
e responsfrel por realizar as acti,·idades gerais referidos no numero 1 e e
cspecialm.enrc rcsponsa\rel pelo/ a:
a. Dcscm·oh-imcnto de rcgras J c cxccuc,:a<.> cspcdficas;
b. Aprofun<lamenro das discussoes sobr c as actividades de colabot:a<;ao a
serem realizadas e sobte a estirrwtiva <le or<;atnento;
c. Partilha de in fonnac;:ocs sobrc os progrcssos da coopcrnc;:ao, bcm coma
anliar pcrioclicamenrc a implcmenras:ao do prcscnrc ~foC;
d. Preparn<;iio dos relar6rios para Cornissao
~linjsterial
Conjuora sobre
Coopera<;:ao Bilateral entre a Rept'tblica da Indonesia e a Republica
Dt:mocracica de Timor-Lescc.
Artigo VI
Disposi~oes
1. i\
financeiras
coopemc;:ao est:tbelccida neste t-lol1 scra
desenvolvi<la no ambito da
disponibilidacle de fundos e do pessoal das P artes, assim como outros rccursos
acordados pclas Partes.
2. :-\s Panes concordariio mutuamcnrc lfUallfucr cxecuc;:ao financcira decorrente de
cada acordo de cxecm,:iio caso a caso.
Artigo VII
Obrigas;oes
J\ s Pattes assumcm ~1 n:sponsabilidade de utlli;rnr os scus mclhorcs csfors:os para:
a) Garantir quc todo o pessoal, <lireccan1cnte ou indirectamente em·okido em
qualquer um c.los programas executados no ambico desce ~Iol" em contacto com
informac;ocs confidcncenciais, nao as din.1lgarao a tcrceiros, a mcoos que seja a
contrano acorc.lac.lo por cscrito pelas Parrcs;
b) Reprimir e agi.r contra gualguer fortna de connercio ilegal de pr:odutos agrfcolas e
animais <la c.m tra Parte no seu territorio, de acordo com as leis e regufamentos
api.id\yei:1;
4
c) Qualqucr n acional da Partc contratada nas accividadcs sob cstc Mo U dcntro do
territ6.rio de oucra Paree respeirnni e nan ime.rn.r com a indepcndencia politica,
soberanfa, e
integrid~de
territorial, e eYiti\t 9ual:;9t1cr actividades incompativeis com
objccciYO c fi.nalidadc dcstc ~foU.
Aitigo VIII
Recursos geneticos
1. As Parres reafirmam que o accsso ao - recw:sos genecicos scra realiza<lo em
conformidadc com as disposi~ocs da Com·cnc;ao . ob.re Dh·crsidade l3io16gica 1992,
e Trarndo Internacional :>ob.re as Vlancas c Recurses Gcnccicos para Alimcntos c
Agricultura 2001 cm especial os ptincipios do conscnrimcnro prfrio informado e
de partilha de beneficios jusrn e equitatini.
2. Cada Pane red autoridadc para dctcrm.inar o accsso a recurses genccicos em
confonnidadc com sua lcgislac;ao intema c esfor<;ar-se por
CrL'lt
condisocs para
facilitar o accsso transparcnte aos rccursos gcneticos.
Aitigo IX
Acordo de T rnnsfere ncia de Material
l . Qualquer actividade sob este .Acordo, que implica acesso aos recursos geneticos,
devera implementar em confonnidade com os regulamentos nacionais do pais
fomecido e devido respeito pelos principios de partilha de beneficios e previo
consentimemo informado;
2. T odos os matcriais Jc pcsguisa utiliza<los cm colabora<;iio, guanclo cxigido pelas
respectivas disposi<;oes legislatirns, regulameornres e policicas das Partes, serao
transfcridos usando um Acorda de Transfcrencia de l\ latcriais (dora\'ante rcfcrido
como A T1\1).
3. Os tcrmos e condic;oes dos :\T:'\f sedo negociados caso a caso cna·c as Partcs.
Arrigo X
Participas;ao da P a rte T erceira
Qualquc.r Paree podc convidar a participac;ao da pa.rte tcrccira no projecto conjunto c/ou
programas que Yao ser implementados de acordo com esce i\[oU com a concordancia
obtida de oucra Paree.
la implcmentac;iio de t.11 projecto conjunro c/ ou, as Partcs dcvem
asscgw:ar que a pa.rte tcrccira dcvcra cumpri.r com as pro\'isocs destc J\loU.
5
Artigo XI
Resolus;ao d e clifcrcndos
Todas as questoes ou difercn<los que possam surgir em conexao com a imerpretay:ito ou
aplicac;ao deste MoU scra t:l;:soh-ida por mcio de con:;ulm ou ncgocin~ao entre ns Partes.
Artigo XII
Propriedade intclcctual c industrial
1. T odos os derciros propricdade intclcctual c industrial de uma das Partes e utilizada
para a itnpkmcntac;ao dcstc Moll p crmancccni propriedade <lessa Pa rte.
1. Toda a propric<lade intelecrual e industrial
()Lit:
sULia no ambito da exccu<;ao dcste
MoU, nomeadamente de,ido a de coberta.s cientificas
OU
inoYas:oes, sera
cquitaci,·amcnte possuida c partilhada cnrrc as. Panes, nos tcrmos de um acordo
espcdfico sobrc csta materia.
Artigo XIII
Alteras;oes
.\ s Partcs podcm altcrnr o prcscotc i\loU a qualqucr alrura por muruo acordo por cscrito.
Artigo XIV
E ntrad a em vigor, duras;ao e termino
I. 0 prcsente l\IolJ cn trara em vigor na data da sua assinatura.
2. 0 presentc MoU p cnnancccra em vigor por um. periodo de ci.nco (5) ~mos, a menos
quc scja muruamcntc prorrogado pclas P~utcs, por cscrito, pclo mcnos scis (6)
meses ances do seu rermino.
3. Este t>.Iol' podera ser dcnunciado por amba as Partcs, a qualqucr momento, e
pode scr denunciado por qualquer das Partcs, m cdiante norificac;ao por cscrito com
arn.tecc<lcncia de rrcs (3) meses parn a outra Partc
4. .A menos
t]tlC
seja acordado de outra maneira, o termino do presente l\IoU nii.o
afecta.ra a nlidadc c dura<)i.o de qualqucr andamcnto de disposis;ocs, actividadc e
comratos fcito sob cstc Mol· ate a rcaliza<;ao dcsras disposis;ocs, acrividades e
pi:ojcctos.
5. 0 cermi.no do presente t\foU nao t!esoncranl a. Partes cla execuc;ao das obriga<;oes
decOrtClltCS cla SUa implcmcnta<yaO rclatiYa a creditOS, scguran c;a de infonna<;OCS
e/ ou diferendos.
6
6. Esrc 1\fot: substituir~ e pievnlcccd o !\fcll1orando de Eotcn<limcnco emre o
Ministerio da J\ gcicultura da Indonesia e o .t-.linisterio da Agriculturn e Pescas da
Republica Dcmocnirica de Timor-Lesre obre Coopern<;ao Agrkob, assinado ein
Jakarta, no dfa 29 de Outubro de 2008.
EM
FE DE Q UE, os abaixo assinados, de,idamcnc:e auro.rizados
pdos seus respectfros
Go\ernos, assinaram o prcscnrc :t-.IoV.
FEITO em Jacarta 110
.'!!:...... A.~9.$.~P. .......... .. 2015, dois textos originais em, In<lonesio,
Portugues., e Ingles c wclos sendo igualmenre aurenricos. No caso hom·er (li\·ergencias oa
intctptCDH[aO, a \"Crsao ing)csa Sera prcnleccr.
PELO GOVERNO DA
REPUBLICA DA INDONESIA
aiman
inistro do Agricultura
PELO GOVERNO DA RE PUBLICA
DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
stanislau AJeixo da Silva
Ministro de Estado, Coordenador de
Assuntos Econ6micos e Ministro da
Agricultura e Pescas
7
REPUBLIK. IIVDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR·LESTE
ON
AGRICULTURAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of
Agriculture, and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste,
represented by the Ministry of Agriculture and Fisheries (hereinafter referred to
singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"),
CONSIDERING the spirit of the ongoing bilateral cooperation in the field of
agriculture,
DESIRING to renew the commitments made under the Memorandum . of
Understanding between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and
the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of Timor-Leste
on Agricultural Cooperation, signed in Jakarta, on the 29th of October of 2008 and
its significance for enhancing cooperation in the field of agriculture,
AFFIRMING that such cooperation would serve common interests and contribute
to the enhancement of the agricultural and economic development of both
countries,
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as procedures and
policies of the respective countries,
HAVE reached the following understanding:
1
ARTICLE I
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
"MoU") is to expand the existing framework of cooperation that encourages the
development of agricultural sector between the Parties including through technical
and scientific cooperation, pursuant to prevailing laws and regulations of the
respective countries.
ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation agreed between the Parties pursuant to the objective of
this MoU may comprise of:
a) Livestock;
b) Quarantine;
c) Food crops;
d) Industrial plants;
e) Animal health;
f) Endangered species;
g) Quality and safety standards of agricultural and animal produces;
h) Horticulture; or
i) Any other area of cooperation, which will be mutually agreed in writing by
the Parties.
ARTICLE Ill
FORMS OF COOPERATION
The forms of cooperation for the implementation of this MoU may be implemented
through:
a) Visits and exchanges of scientists, technicians and other experts;
b) Meetings of working-level experts;
c) Exchange of views. scientific information and documentation, through
technical meetings, seminars, workshops and conferences;
2
d) Joint research and training on subjects of common interest;
e) Development and exchange of technical know-how;
f) Research and development of technology;
g) Capacity building through training programs;
h) Creation of an endangered species database;
i)
Joint study and activities to prevent illegal importation of animal and plant
material or any agricultural produces especially through land borders. Such
activities shall not amounted to law enforcement activities;
j) Joint promotion in marketing of agriculture commodities between private
sectors of both countries; or
k) Any other form of cooperation, which will be mutually agreed in writing by
the Parties.
ARTICLE IV
IMPLEMENTATION AND EXECUTION
1. The Parties shall implement the provisions of this MoU in accordance with the
laws, regulations and policies to which they are subject and according to the
availability of funds appropriated for this purpose.
2. The cooperation foreseen in th is MoU shall be achieved and defined by specific
programs on a case by case basis and pursuant to the adoption of specific
implementing arrangements which define the scope, objectives, budget,
timeframe and execution mechanisms of each cooperation program as agreed
by the competent authorities and approved by the relevant government
members.
3. The designated authorities may, by mutual agreement, extend the participation
on specific programs to other public entities who work in related fields, such as
environment, forestry, climate change or health, when such action provides an
advantage for the efficiency of the program's implementation.
4. The designated authorities shall prepare reports regarding the execution of
specific programs under this MoU to be submitted to the relevant government
members.
3
ARTICLE V
DESIGNATED AUTHORITIES AND JOINT AGRICULTURE WORKING GROUP
1. The designated authorities for the coordination , execution, monitoring and
evaluation of the implementation of this MoU are: for the Republic of Indonesia,
the Center of International Cooperation of the Ministry of Agriculture; for the
Democratic Republic of Timor-Leste, the Secretary General of the Ministry of
Agriculture and Fisheries.
2. The Parties decide to establish a Joint Agriculture Working Group (hereinafter
referred to JAWG) for the implementation of this MoU, composed by senior
officials of the relevant services mentioned in the previous paragraph.
3. The JAWG shall meet periodically and alternately in Indonesia or in TimorLeste at least once every two years.
4. The JAWG is responsible to carry out the general activities mentioned in
paragraph 1 and is specially responsible for:
a. The development of specific implementation arrangements;
b. Further discussion regarding collaborative activities to be carried out and
budget estimation;
c. Sharing information on the progress of cooperation as well as evaluate
periodically the implementation of this MoU;
d. Preparing the reports to the Joint Ministerial Commission on Bilateral
Cooperation between the Republic of Indonesia and the Democratic
Republic of Timor-Leste.
ARTICLE VI
FINANCIAL ARRANGEMENTS
1. The cooperation set forth in this MoU shall be carried out subject to the
availability of fund and personnel of the Parties as well as any other resources
as agreed upon by the Parties.
2. The Parties shall mutually agree upon any financial arrangement arising from
each implementing arrangement on a case-by-case basis.
4
ARTICLE VII
OBLIGATIONS
The Parties undertake the responsibility to use its best endeavours to:
a) Guarantee that all personnel, directly or indirectly involved in any activities
carried out under this MoU, that in contact with confidential information, do
not divulge such information to third parties, unless agreed otherwise in
writing by the Parties;
b) Repress and act against any form of illegal trade of agricultural and animal
produces from the other Party within its territory, pursuant to the applicable
laws and regulations.
c) Any nationals of a Party engaged in activities under this MoU in the territory
of the other Party shall respect and not interfere with the political
independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid
any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU.
ARTICLE VIII
GENETIC RESOURCES
1. The Parties reaffirm that access to genetic resources shall be carried out in
accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity, 1992
and International Treaty on Plant and Genetic Resources for Food and
Agriculture, 2001 , particularly the principles of prior informed consent as well as
fair and equitable benefit sharing.
2. Each Party shall have the authority to determine access to genetic resources in
accordance with its domestic legislation and endeavor to create conditions to
facilitate transparent access to genetic resources.
5
ARTICLE IX
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. Any activity under this MoU, which entails access to genetic resources, shall be
carried out in accordance with domestic regulation of the providing country and
with due respect of principle of benefit sharing and prior informed consent.
2. All research materials used in collaboration, when required by the respective
laws, regulations and policies of the Parties, will be transferred using a Material
Transfer Agreement (hereinafter referred to as MTA).
3. The terms and conditions of an MTA shall be dealt on case by case between
the Parties.
ARTICLE X
PARTICIPATION OF THIRD PARTY
Either Party may invite the participation of a third party in the joint projects and/or
programs being carried out under this MoU upon obtaining the agreement of the
other Party. In carrying out such joint projects and/or programs, the Parties shall
ensure that the third party shall comply with the provisions of this MoU.
ARTICLE XI
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
All questions or differences that may arise in connection with the interpretation or
application of this MoU shall be settled by means of consultation or negotiations
between the Parties.
ARTICLE XII
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
1. All intellectual and industrial property owned by one Party and used for the
implementation of this MoU shall remain property of that Party.
6
2. All intellectual and industrial property that arisee- under the execution of this
MoU, namely due to scientific discoveries or innovations, shall be equitably
owned and shared between the Parties pursuant to a specific agreement on
this matter.
ARTICLE XIII
AMENDMENTS
The Parties may amend this MoU at any time by mutual agreement in writing.
ARTICLE XIV
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for a period of five (5) years, unless otherwise
mutually extended by the Parties in writing at least six (6) months prior to its
expiration.
3. This MoU may be terminated by both Parties at any time, and may be
terminated by either Party upon three (3) months written notification to the other
Party prior to the intended time of termination.
4. Unless. agreed otherwise, the termination of this MoU shall not affect the validity
and duration of any ongoing arrangement, activity and contract made under this
MoU until the completion of such arrangement, activity and contract.
s.
The termination of this MoU shall not release the Parties from the execution of
the obligations resulting from the provisions of this MoU concerning security of
information and settlement of differences.
6. This MoU shall substitute and supersede the Memorandum of Understanding
between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia on Agricultural
Cooperation and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic
Republic of Timor-Leste, signed in Jakarta, on the 29th of October of 2008.
7
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU.
DONE at Jakarta, on
)-.~. ..
. .. &~~~\
................2015, two (2) original texts in
Indonesian, Portuguese and English languages, all being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
For the Government of the Democratic
Republic of Indonesia
Republic of Timor-Leste
Minister of Agriculture
Senior Minister, Coordinating Minister
for Economic Affairs and Minister of
Agriculture and Fisheries
8